FEODALISME DI TANAH TAMBANG

Morowali? Kota industri tambang yang agung, salah satu kabupaten kota populer oleh para penguasa, investor lokal dan luar negeri. Ekonomi daerah ini meroket seiring dengan perkembangan industrinya. 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Morowali menjadi salah satu penyelamat bagi pendapatan negara dimasa pandemi covid-19 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sebuah prestasi pertisius untuk sebuah kabupaten kota berkembang di indonesia. Investor berdatangan, pembebesan lahan merebak di beberapa wilayah kabupaten kotanya, perusahaan lokal dan multinasional membuka lapangan kerja besar- besaran untuk sebuah usaha industri pengolahan baru di wilayah itu.

Salah satu perusahaan pendatang baru di kabupaten morowali, perusahaan raksasa dari negeri tirai bambu telah melakukan pembebesan lahan di wilayah barat, memasuki perkampungan dan perkebunan masayarakat. Euforia penyambutan dan penolakan terjadi di setiap sudut wilayahnya. Senang membuka lapangan kerja baru, dan menolak atas kesewenang - wenangan perusahaan yang di duga secara sepihak melakukan penerobosan lahan. Hal demikian terjadi menui protes dari aktivis lokal juga pemerintah, pertanyaan kemudian seberapa serius pemerintah kita melindungi rakyat dan tanah negerinya?

Praktek - praktek pendelegasian kekuasaan dijalankan untuk mengendalikan wilayah melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai senjata untuk memilih pilihan yang katanya memulihkan. Beragam komentar bermunculan tetapi tanpa satupun aksi konkrit, yang terjadi tak lebih dari sebuah brending politik dikemas melalui konferensi pers media untuk menyatakan pendapat tentang sebuah kejadian. Sikap demikian memberi sinyal birokrat dan wakil kita sedang sukar bersikap namun tanggap keuntungan, dalam peribahasa populer "hidup enggan mati tak mau" terhadap kondisi sekarang. Konon katanya pimpinan lokal dan daerah diberi gaji oleh perusahaan untuk mengawal kebijakan perusahaan, ditambah seakan ada ruang- ruang khusus tempat berkantor mobile untuk kelancaran administrasi perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan daerah. Hal demikian terjadi seakan nepotisme dan gratifikasi adalah sebuah kewajaran untuk janji kesejahteraan dimasa datang.

Pendelegasian kekuasaan seperti terjadi disetiap satuan pemerintahan/ kelompok mulai dari proyek yang besar dan kecil, yang rumit dan mudah semua mampu didikte lewat dalih kesejahteraan dan peluang kerja besar dimasa depan. Sebuah kekuasaan yang secara sadar mempromosikan feodalisme sebagai suksesi penyelenggara kebijakan untuk dapat diterima di tengah tengah masyarakat sebagai konsekwensi yang timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan suatu daerah. 


Founder Jurnal Pemuda

Jalaluddin


Komentar

  1. Penambangan itu sangat merugikan negara dan masyarakat, dimana banyaknya kandungan yang terdapat di dalamnya, sedangkan yang dipajakkan hanya unsur yg paling murah, sedangkan unsur yang ada di atasnya negara tidak dapatkan apa apa?

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Arsitektur, UMKM, dan Taman Kota Fonuasingko

Apa manfaat berkuliah Proffesional Engineer (Insinyur)?

Tren Ideologis Pemuda Morowali